Kejaksaan Negeri OI Siap Jalankan Upaya Hukum untuk Tingkatkan Kepatuhan Program JKN-KIS

Sumateraxpost.com, INDERALAYA – BPJS Kesehatan Cabang Palembang, melakukan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan, di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Selasa (23/3/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Perwakilan Dinas Perizinan Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Kabupaten Ogan Ilir dan staf terkait.

Kegiatan itu, dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Muhammad Fakhriza yang akrab disapa Riza.

Riza mengatakan, bahwa kegiatan ini rutin dilakukan dua kali setiap tahunnya dengan seluruh Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas tingkat kepatuhan badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menentukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha ke depannya.

“Sesuai amanah dari peraturan perundang-undangan terkait termasuk instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2017, kejaksaan berwenang dan berkewajiban untuk mengenakan sanksi kepada badan usaha yang tidak juga patuh,” kata Riza.

Lanjutnya, Kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara.

“Diantaranya, berupa upaya pemanggilan kepada badan usaha yang tidak patuh, bahkan dapat mengambil langkah hukum melalui Surat Kuasa Khusus yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Negeri,” jelasnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Marthen Tandhi selaku ketua forum menyatakan, bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Ilir siap melakukan upaya hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap program JKN KIS. Kejaksaan bersama dengan dinas terkait akan besinergi untuk terciptanya kepatuhan dalam program JKN KIS.

“Selain itu, diperlukan juga sosialisasi seputar program JKN KIS kepada semua lapisan masyarakat agar masyarakat semakin tahu program JKN KIS,” terangnya.

Marthen menuturkan, kami selaku penegak hukum siap mendampingi BPJS Kesehatan mensukseskan program ini. Setelah semua upaya itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan, sudah sepatutnya kita sampai pada upaya penegakan hukum.

“Sebagai bentuk dukungan lagi kita siap dilibatkan dalam mewujudkan kepatuhan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam hal pembayaran tagihan, agar mereka patuh untuk membayar iuran/tagihan yang sudah memang harus mereka bayar. Pembayaran Iuran itu bagaikan infak atau zakat, jadi apa yang telah diberikan dalam hal ini dibayarkan jangan berharap untuk kembali lagi, karena akan digunakan oleh yang membutuhkan,” tandas Marthen. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here